Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 175
Judul Ada 643 Kasus Pengaduan di Posko THR Kemnaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210505163715-92-
638992/ada-643-kasus-pengaduan-di-posko-thr-kemnaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 17:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Posko Tunjangan Hari Raya ( THR ) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mencatat
telah menerima sebanyak 643 pengaduan mengenai THR. Total pengaduan tersebut diterima
sejak 20 April sampai dengan 4 Mei 2021. Informasi itu berdasarkan data Kemnaker yang
dikantongi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua DPN Apindo Bidang Organisasi,
Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Adi Mahfudz WH mengatakan pengusaha menyadari
bahwa pada prinsipnya THR harus tetap dibayarkan.
ADA 643 KASUS PENGADUAN DI POSKO THR KEMNAKER
Jakarta - Posko Tunjangan Hari Raya ( THR ) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
mencatat telah menerima sebanyak 643 pengaduan mengenai THR. Total pengaduan tersebut
diterima sejak 20 April sampai dengan 4 Mei 2021.
Informasi itu berdasarkan data Kemnaker yang dikantongi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo). Ketua DPN Apindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Adi
Mahfudz WH mengatakan pengusaha menyadari bahwa pada prinsipnya THR harus tetap
dibayarkan.
Namun, ia tidak menampik masih ada pelanggaran, sehingga diakomodasi melalui Posko THR
Kemnaker. "Kami menyadari masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, maka kami
membuka posko THR seluas-luasnya. Dengan demikian apabila ada pelanggaran kami akan
tindaklanjuti," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/5).
Ia menuturkan pemerintah memberikan fleksibilitas yaitu pembayaran dapat diberikan paling
lama sebelum hari raya keagamaan, bagi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.
Dengan demikian, ia berharap setiap pihak baik pengusaha maupun pekerja/buruh dapat
menyesuaikan dengan kebijakan yang disepakati dalam perundingan bipartit antara dua belah
pihak.
174
