Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

"Kami memantau dengan semakin tingginya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya THR,
membuat perundingan bipartit berjalan lebih baik apabila dibandingkan tahun sebelumnya,"
jelasnya.

Dalam data tersebut, pengaduan itu berasal dari tiga saluran. Rinciannya, mayoritas pengaduan
atau 598 berasal dari pusat bantuan online, lalu 39 pengaduan melalui call center dan sisanya
enam pengaduan lewat luring di ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker.

Sementara itu, topik pengaduan THR antara lain THR 2021 akan dicicil oleh perusahaan, THR
ditiadakan oleh perusahaan, pembayaran THR tidak sesuai dengan UMR daerah, THR hanya
dibayarkan 50 persen, THR dibayar setelah Lebaran, dan sebagainya.

Selain pengaduan THR tahun ini, sejumlah pengaduan juga mencakup pembayaran tahun-tahun
sebelumnya. Misalnya, THR 2020 belum dibayar lunas, masih tersisa 25 persen, THR tidak
dibayar dari 2019, THR 2020 tidak dibayarkan, dan sebagainya.

Selain pengaduan THR, Posko THR Kemnaker juga menerima 603 konsultasi mengenai THR.

Redaksi telah berupaya mengkonfirmasi data tersebut kepada Direktur Pengupahan Kemnaker
Dinar Titus Jogaswitani. Namun, yang bersangkutan belum menjawab.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan posko THR tahun ini berbeda dengan tahun
lalu. Pasalnya, Kemnaker juga melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja dalam posko
tersebut, selain tentunya pihak internal Kemnaker.
"Kami ingin benar-benar melibatkan stakeholder ketenagakerjaan, di internal kami
konsolidasikan tapi kami juga ajak masuk dalam posko ini representasi dari teman serikat pekerja
dan buruh maupun representasi dari pengusaha," imbuhnya dalam Launching Posko THR Tahun
2021.
(ulf/bir)

175