Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat," urai Diki Rafiqi,
Rabu (5/5/2021) di Padang.
Selanjutnya, tambahnya, sehubungan dengan peluncuran Posko Online Pengaduan THR
Keagamaan LBH Padang dan demi pemenuhan hak pekerja/buruh di Sumatera Barat, ia meminta
kepada pekerja/buruh secara aktif melakukan pemantauan dan melaporkan perusahaan yang
melanggar kewajibannya untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan; "Kepada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans), Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 Provinsi
Sumatera Barat dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan, untuk melakukan langkah-langkah nyata
dalam rangka mengawasi perusahaan termasuk merespon cepat seluruh pengaduan THR
Keagamaan," sebutnya.

Ia menjelaskan, LBH Padang mendukung setiap upaya dan sikap Disnaker, Posko THR
Keagamaan Provinsi Sumatera Barat dan/atau pengawas ketenagakerjaan untuk menindak tegas
perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR sama sekali, tidak membayarkan THR
yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan, atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang
dilakukan pengusaha.

Diki Rafiqi berharao kepada setiap pekerja/buruh dan semua pihak agar untuk bersama-sama
memonitoring dan turut mendesak pemerintah atau dinas terkait untuk menegakan sanksi
terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan THR Keagamaan kepada
pekerja/buruh dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

Hal mana, sanksi terhadap perusahaan yang melanggar Permennaker Nomor 6 Tahun 2016
dapat dikenai denda (dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap membayarkan THR
Keagamaan terhadap pekerja/buruh) hingga pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur
ketentuan perundang-undangan.

"Untuk itu, kepada pengusaha agar membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permen Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, THR
Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya
Keagamaan.

Dalam hal ini Hari Raya Idulfitri. Sementara yang dimaksud dengan pekerja atau buruh ialah
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, Penting
dipahami bahwa THR tidak hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa
kerja lebih dari satu tahun. Pekerja/buruh yang baru memiliki masa kerja satu bulan pun juga
berhak mendapatkan THR oleh para Pengusaha, baik yang berstatus sebagai Pekerja Tetap
(PKWTT) maupun Pekerja Kontrak (PKWT). Adapun ketentuan besaran THR Keagamaan yang
penting untuk diperhatikan oleh pekerja atau buruh sebagaimana diatur Permennaker Nomor 6
Tahun 2016 antara lain : Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan
secara terus-menerus atau lebih diberikan 1 (satu) bulan upah (Pasal 3 ayat (1) huruf a);
Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang
dari 12 (dua belas) bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 (dua belas), dikali 1 (satu) bulan upah (Pasal 3 ayat (1) huruf
b); Sedangkan apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang teloah dilakukan lebih
besar dari nilai THR Keagamaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang
dibayarkan kepada Pekerja;/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan (Pasal 4).

180