Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 185
Judul Ombudsman Endus Banyak Pengusaha Ogah Bayar THR, ini
Penyebabnya
Nama Media law-justice.co
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/108128/ombudsman-endus-banyak-
pengusaha-ogah-bayar-thr-ini-penyebabnya/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 17:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Isi SE membuat multitafsir di
lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling
lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok. Tetapi juga SE ini
memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu.
Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua, bagaimana
mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi
neutral - Ahmad Sobirin (Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman) Ini akan
berdampak kepada pengabaian atau keengganan menjalankan kewajiban oleh perusahaan atau
unit kerja. Dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam menerima THR
tersebut
negative - Ahmad Sobirin (Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman) Kami melihat
transparansi atas keterbukaan catatan keuangan perusahaan ini lagi-lagi selalu menjadi masalah
yang diajukan pihak perusahaan. Dan buruh selama ini tidak mengetahui secara pasti terkait
kondisi yang ada tersebut
negative - Ahmad Sobirin (Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman) Kami melihat
kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti melakukan pengabaian kewajibannya, lalu
pemerintah tidak bisa tegas terkait dengan hak daripada buruh maka potensi maladministrasi
akan ada di sini
Ringkasan
Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada
H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran. Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi
dalam pencairan THR tahun ini. Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih
memberikan kelonggaran pembayaran THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.
184
