Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Ombudsman beberkan beberapa tantangan pembayaran THR 2021
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-beberkan-beberapa-
tantangan-pembayaran-thr-2021
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-05-05 17:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Dengan
aturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR keagamaan secara penuh kepada
pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran. Meski begitu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng mengatakan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR di
tahun ini.

OMBUDSMAN BEBERKAN BEBERAPA TANTANGAN PEMBAYARAN THR 2021

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR keagamaan
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Meski begitu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, masih terdapat
berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR di tahun ini.

Minimnya sosialisasi pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan THR 2021. Menurutnya, masih
ada saja pihak baik dari sisi pemerintah daerah dan perusahaan yang belum menerima informasi
secara penuh terkait aturan THR tahun ini.

Apalagi, menurutnya ada pihak yang menafsirkan SE tersebut secara tunggal. Dimana, ada yang
menilai THR tersebut dibayar tepat waktu dan tanpa cicilan, ada yang menafsirkan THR
dibayarkan H-7 tetapi juga ada relaksasi yakni perusahaan bisa membayar H-1, dan ada yang
menafsirkan perusahaan bisa membayar setelah lebaran tetapi dengan memenuhi seluruh
persyaratan.

"Sosialisasi ini sangat penting, tanpa kesamaan persepsi maka kemudian akan berbeda tindakan
yang diambil pemda atau perusahaan yang bersangkutan," ujar Robert dalam konferensi pers,
Rabu (5/5).

186