Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 188
, berkaitan dengan transparansi atau keterbukaan catatan keuangan perusahaan. Menurutnya,
catatan keuangan perusahaan harus dibuktikan dengan valid pada pekerja dan pengawas
ketenagakerjaan. MEnurutnya, bila tidak ada mekanisme/jaminan pembuktian yang valid, maka
ini akan merugikan pekerja.
"Mekanisme pembuktian soal laporan keuangan itu harus benar-benar clear and clean supaya
pihak buruh mengerti," ujarnya.
Tantangan lainnya pun berada pada tingkat pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan
pengawasan pelaksanaan THR 2021. Hal ini dikarenakan kewenangan pengawasan berada pada
tingkat provinsi, maka pemerintah harus melakukan pengawasan yang intensif pada perusahaan,
dan juga bertindak tegas pada perusahan yang tidak melakukan kewajiban.
Tantangan lainnya adalah adanya potensi maladministrasi, khususnya bila pemerintah tidak
mampu melaksanakan ketentuan dalam SE menteri tersebut. Potensi maladministrasi tersebut
antara lain pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, hingga penyimpangan prosedur
dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.
"Memang kuncinya saya kira pada pengawasan tadi, sejauh mana efektivitas pengawasan
khususnya di tingkat provinsi baik gubernur maupun dinasnya itu benar-benar bisa melakukan
proses pengawasan," kata Robert.
Adapun, sejak 20 April hingga 30 April 2021, Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian
Ketenagakerjaan sudah menerima 776 laporan pembayaran THR, yang terdiri dari konsultasi dan
pengaduan. Robert pun meminta Kemnaker hingga Dinas Ketenagakerjaan di provinsi bisa
merespon semua laporan yang ada untuk menunjukkan keseriusan pemerintah mengatasi hal
ini.
187
