Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 226
Kepala Disnakertrans Lamongan, Hamdani Azhari mengatakan, penyaluran THR kepada
pekerja di Lamongan diberikan paling lambat H-7 lebaran.
Meskipun, masih dalam suasana pandemi, lanjut Hamdani, hak pekerja mendapat tunjangan
harus dipenuhi.
Bahkan Disnakertrans akan melakukan pengawasan ketat dan memberi teguran atau sanksi bagi
perusahaan yang menyalahi aturan pemberian THR.
"Ada sekitar 30 ribu lebih pekerja di Lamongan, H-7 hak THR harus diberikan ke tangan pekerja,"
kata Hamdani, Rabu (5/5/2021).
THR yang harus diberikan, sedikitnya satu kali gaji pekerja. Pekerja baru, juga tetap mendapat
hak THR yang disesuaikan dengan masa kerjanya.
"UMK di Lamongan berkisar Rp 2, 4 juta namun tidak bisa menjadi acuan karena tiap karyawan
memiliki kontrak kerja masing-masing. Seperti outsourcing, kontrak ataupun pekerja tetap
semua berhak menerima THR Keagamaan," tandasnya.
Jika nantinya ada perusahaan yang tidak memberi hak pekerja, akan ada pemanggilan hingga
sanksi administratif untuk perusahan tersebut.
"Saksi administratif jelas akan menyasar para perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja, "
katanya.
Tim akan memastikan data keuangan dan unsur terkait lainya, apabila ada masalah akan
dicarikan solusi.
Hamdani berharap perusahaan tidak menjadikan alasan Pandemi Covid -19 untuk tidak
memberikan THR keagamaan.
225
