Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 229

Judul               Sosialisasi Pemberian THR 2021 Minim, Ombudsman: Perusahaan Bisa
                                    Abai Atas Hak-hak Buruh
                Nama Media          isubogor.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://isubogor.pikiran-rakyat.com/warta/pr-451873156/sosialisasi-
                                    pemberian-thr-2021-minim-ombudsman-perusahaan-bisa-abai-atas-
                                    hak-hak-buruh
                Jurnalis            Iyud Walhadi
                Tanggal             2021-05-05 15:51:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Ombudsman    Republik  Indonesia  melakukan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  pemberian
              Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  2021  bagi    pekerja    /   buruh.  Ombudsman    RI  menilai  potensi
              maladministrasi bisa terjadi jika Pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan
              dalam  SE  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan
              Pemberian THR Keagamaan 2021, seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut,
              dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan  THR 2021.



              SOSIALISASI PEMBERIAN THR 2021 MINIM, OMBUDSMAN: PERUSAHAAN BISA
              ABAI ATAS HAK-HAK BURUH

              ISU BOGOR  -    Ombudsman  Republik Indonesia melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
              pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi  pekerja  /  buruh.

              Ombudsman    RI  menilai  potensi  maladministrasi  bisa  terjadi  jika  Pemerintah  tidak  mampu
              melaksanakan  ketentuan-ketentuan  dalam  SE  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021, seperti pengabaian
              kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan
              pengawasan  THR 2021.

              Anggota    Ombudsman    RI,  Robert  Na  Endi  Jaweng  mengemukakan  tantangan  dalam
              pelaksanaan  pemberian  THR,  salah  satunya  adalah  minimnya  sosialisasi  oleh  Pemerintah
              terhadap peraturan pelaksanaan THR.
              "Hal  ini  dapat  berdampak  terhadap  pengabaian  kewajiban  oleh  Perusahaan  dan  tidak
              diterimanya hak-hak normatif para  pekerja  /  buruh," ujarnya dalam Konferensi Pers daring
              pada Rabu 5 Meri 2021.





                                                           228
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234