Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 232
Dalam SE tersebut, THR wajib dibayarkan tepat waktu H-7 lebaran. Kalau perusahaan tidak
sanggup, diberi kelonggaran H-1 dengan berbagai syarat. Ketentuan inilah yang harus diawasi
oleh gubernur, termasuk bupati atau walikota, dalam SE tersebut.
Tapi sebagai orang yang lama memantau otonomi daerah, Robert menyebut hubungan
kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di provinsi tak lagi
semulus sebelumnya. Sebab, dinas tersebut kini menjadi bagian dari daerah.
"Sehingga, Ombudsman akan menggeser fokus (pengawasan) ke dinas," kata dia. Selain itu,
Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah juga membuka posko untuk menerima pengaduan atas
pembayaran THR ini.
231
