Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 233
Judul Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi
Pembayaran THR
Nama Media gosumbar.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.gosumbar.com/berita/baca/2021/05/05/ada-celah-nih-
ombudsman-ri-minta-kepala-daerah-awasi-pembayaran-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 15:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dibutuhkan peran serius kepala
daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri 2021.
Mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan yang valid menjadi sorotan penting agar
tak menjadi celah yang merugikan pihak pekerja dan buruh.
ADA CELAH NIH! OMBUDSMAN RI MINTA KEPALA DAERAH AWASI PEMBAYARAN
THR
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dibutuhkan peran
serius kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya)
Idul Fitri 2021. Mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan yang valid menjadi sorotan
penting agar tak menjadi celah yang merugikan pihak pekerja dan buruh.
"Ombudsman RI mengimbau pemerintah untuk memberikan respons yang jelas terhadap setiap
pelanggaran dalam pelaksanaan THR 2021 dengan memperhatikan hasil rekomendasi dan
pemeriksaan pengawas baik internal dan eksternal," kata Robert dalam sebuah pernyataan yang
diterima GoNEWS.co, Rabu (5/5/2021).
Pandemi memang memukul dunia usaha, tapi perusahaan yang masih terdampak pandemi
Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR tepat waktu diharuskan membuktikan
laporan keuangan secara transparan berdasarkan regulasi yang ada. Perusahaan juga harus
berunding dengan pekerja/buruh serta melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas
ketenagakerjaan setempat.
Sementara rakyat, dalam hal ini pekerja, juga sama terdampaknya oleh pandemi, pemerintah
dipandang harus mampu bertindak tegas, akomodatif, "dan dapat menjamin kepastian hukum
terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh,".
Sebagai bentuk peran nyata pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan pembayaran THR,
Ombudsman menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.
232
