Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 238
Judul Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/403198/ombudsman-dorong-
disnaker-provinsi-awasi-pembayaran-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 15:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ombudsman mendorong dinas tenaga kerja di tiap provinsi untuk melakukan pengawasan terkait
pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada para buruh. Hal tersebut dilakukan guna
mencegah adanya maladministrasi.
OMBUDSMAN DORONG DISNAKER PROVINSI AWASI PEMBAYARAN THR
Ombudsman mendorong dinas tenaga kerja di tiap provinsi untuk melakukan pengawasan terkait
pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada para buruh. Hal tersebut dilakukan guna
mencegah adanya maladministrasi.
"Saya mendorong disnaker di provinsi jalankan fungsi pengawasan. Harus mengetahui,
memantau proses dialog yang berlangsung," kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5).
Robert mengatakan, Ombudsman melihat adanya tiga kemungkinan dalam skema pembayaran
THR yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pertama, perusahaan yang patuh yakni
membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum lebaran. Kedua, kelompok perusahaan yang
membayar H-7 hingga H-1. Ketiga, perusahaan yang belum tentu bisa membayar THR.
"Kemungkinan ketiga ini yang penting mendapatkan pengawasan dan pencermatan, untuk
memastikan perusahaan tidak secara sepihak membuat keputusan," ucapnya.
Untuk itu, selain meminta pemda melakukan pengawasan, Ombudsman juga meminta kepada
pihak pengusaha yang tidak mampu membayar THR untuk membuka laporan keuangannya
kepada para pekerja.
"Laporan keuangan selama dua tahun ke belakang harus dibuka kepada pekerja. Jangan sampai
sebenarnya mereka bisa bayar, tapi malah gak bayar," katanya.
Selain pembayaran THR di tahun ini, Ombudsman berkomitmen akan menindaklanjuti 100 lebih
perusahaan yang belum membayar THR secara penuh di tahun 2020.
237
