Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar
Rp4,29 juta. Sedangkan terendah berada di kategori Jasa Lainnya yaitu sebesar Rp1,67 juta.
Adapun terdapat 10 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih
tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional.

Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar Rp4,39 juta, sedangkan buruh
berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp1,68 juta.

Sementara berdasarkan kelompok umur, rata-rata upah buruh tertinggi sebesar Rp3,69 juta
pada kelompok umur 50-54 tahun, sedangkan terendah sebesar Rp1,60 juta pada kelompok
umur 15-19 tahun.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM
telah selesai mengundangkan 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Salah satunya Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Plt. Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengatakan dalam PP 36 tahun
2021 itu dalam pasal 21 diatur mengenai struktur skala upah. Oleh karena itu, ia menghimbau
kepada perusahaan-perusahaan untuk segera membuat struktur dan skala upah.

Menurutnya, secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam undang-undang Cipta kerja
dan PP ini meliputi, pertama penetapan upah minimum yang proporsional dan implementatif, ini
merupakan suatu tools untuk menetapkan upah minimum yang proporsional dan implementasi.

"Kedua, kita juga mengatur mengenai struktur dan skala upah. Untuk upah yang berkeadilan.
Untuk itu saya mohon nanti perusahaan-perusahaan untuk bisa segera membuat struktur dan
skala upah di setiap perusahaannya," kata Tri Retno dalam Talkshow Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3/2021) Ia menegaskan struktur dan
skala upah ini penting sekali, karena nantinya peraturan tersebut akan digunakan oleh pekerja
untuk menetapkan upahnya pada saat ia bekerja pada berapa tahun ke depan.

"Upahnya sudah sampai berapa, ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh
perusahaan," katanya.

Adapun bunyi Pasal 21 yang mengatur terkait struktur dan skala usaha dalam PP 36 tahun 2021:
1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada
seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan (3) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan
sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

240