Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 244

Judul               Ini Kata Ombudsman RI Soal Pemberian THR Berpotensi
                                    Maladministrasi

                Nama Media          bertuahpos.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://bertuahpos.com/finance/ini-kata-ombudsman-ri-soal-
                                    pemberian-thr-berpotensi-maladministrasi.html
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-05 15:23:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ombudsman  menilai pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya [  THR  ] untuk lebaran Idul
              Fitri  tahun  ini  berpotensi  adanya  praktik  maladministrasi.  Hal  itu  berpotensi  terjadi  jika
              pemerintah tak mampu melaksanakan ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021.


              INI KATA OMBUDSMAN RI SOAL PEMBERIAN THR BERPOTENSI
              MALADMINISTRASI

              Ombudsman  menilai pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya [THR] untuk lebaran Idul
              Fitri tahun ini berpotensi adanya praktik maladministrasi.
              Hal itu berpotensi terjadi jika pemerintah tak mampu melaksanakan ketentuan Surat Edaran (SE)
              Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
              Keagamaan 2021.

              "Seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam
              pelaksanaan dan pengawasan THR 2021," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
              dalam keterangannya, Rabu 5 Mei 2021.

              Menurutnya,  salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  pemberian  THR  yakni
              minimnya  sosialisasi  terhadap  peraturan  pelaksanaannya.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada
              pengabaian kewajiban perusahaan dan tidak diterimanya hak-hak normatif para pekerja/buruh.

              Robert  menekankan,  mekanisme  pembuktian  catatan  keuangan  perusahaan  yang  valid
              merupakan hal penting. Sebab jika itu tak ada maka akan berpotensi merugikan buruh.

              "Mengingat, sesuai regulasi, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat
              tidak mampu memberikan THR tepat waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan secara

                                                           243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249