Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Surat Edaran Menaker Ida Fauziyah Multirafsir, Ombudsman Khawatir
THR Buruh Tak Dipenuhi
Nama Media voi.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://voi.id/ekonomi/49345/surat-edaran-menaker-ida-fauziyah-
multirafsir-ombudsman-khawatir-thr-buruh-tak-dipenuhi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 15:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Kami menyambut baik adanya surat
edaran seperti ini karena memang isi surat ini. Hanya saja memang karena isi surat edaran ini
yang membuat kemudian multitafsir di lapangan

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Itu berarti jatuh temponya besok.
Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu

positive - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Ini di sini ada dua pintu atau dua
pilihan. Pertama adalah tentu akan diberikan tenggat waktu hingga H-1 sebelum Hari Raya
Idulfitri, ini berarti ada hal lain yang perlu diawasi. Kedua, adalah bagaimana dengan mereka
yang bahkan sampai setelah lebaran pun tetap tidak bisa membayar? Di sini sangat penting
untuk diawasi

negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Kedua, kelompok perusahaan yang
akan membayar THR dari H-7 Hingga H-1. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang bahkan setelah
lebaran pun belum tentu bisa membayar

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Kemudian hasil dialognya harus
dituangkan dalam kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini terutama soal skema
pembayaran dan kemudian batas waktu

Ringkasan

Pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan
2021. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021,
THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran. Saat ini,
pencairan THR sudah berjalan. Namun, Ombudsman khawatir THR yang menjadi hak buruh tak
dipenuhi.

247