Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Ombudsman RI Awasi Potensi Maladministrasi Pembayaran THR
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/403192/ombudsman-ri-awasi-
potensi-maladministrasi-pembayaran-thr
Jurnalis Madine Utomo
Tanggal 2021-05-05 15:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Isi SE multitafsir di lapangan. Di
satu sisi ada ketegasan, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari
raya, hitungannya mulai besok. Kita lihat apakah pihak perusahaan apakah tepat waktu

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Ombudsman melihat ada tiga
kemungkinan, yaitu perusahaan yang patuh, paling lambat H-7 (sebelum lebaran). Kemungkinan
yang kedua adalah kelompok perusahaan yang membayar H-7 hingga H-1 (sebelum lebaran).
Kemungkinan yang ketiga perusahaan yang belum tentu bisa membayar setelah lebaran.
Kemungkinan ketiga ini yang penting mendapatkan pengawasan dan pencermatan, untuk
memastikan perusahaan tidak secara sepihak membuat keputusan

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Permintaan di SE itu, perusahaan
harus melakukan dialog, dan kemudian hasil dialog itu dengan pihak buruh/pekerja, harus
berlangsung secara terbuka, egaliter, tidak ada proses tekan-menekan. Saya mendorong Dinas
Tenaga Kerja di Provinsi jalankan fungsi pengawasan harus mengetahui, memantau proses
dialog yang berlangsung, tidak ada upaya yang tidak diinginkan. Hasil dialog harus dituangkan
dalam kesepakatan bersama, dengan skema pembayaran dan batas waktu

positive - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI) Masih ada 100-an perusahaan yang
pada 2020 belum melunasi secara penuh, mungkin belum membayar apapun kepada buruh. Kita
punya 2 pekerjaan, carry over atau lanjutan tahun 2020, dan yang kedua tantangan sekarang
ini. Kita minta Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di 34 provinsi untuk
menyelesaikan masalah ini

Ringkasan

OMBUDSMAN RI menilai ada potensi maladministrasi dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada buruh dan karyawan pada 2021, jika pengawasan ketat tidak dilakukan. Hal itu
disampaikan anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers virtual,
Rabu (5/5). Robert menyebut hal itu terkait adanya multitafsir dari Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja tentang pembayaran THR.
245