Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 245
transparan, berunding dengan pekerja/buruh, serta melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas
ketenagakerjaan setempat," jelasnya.
Selanjutnya, dari sisi pengawasan, dia menuturkan sangat dibutuhkan peran serius kepala
daerah dalam mengawasi pelaksanaan THR. Dalam hal ini pemerintah harus bisa bertindak
tegas, akomodatif, serta menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja
atau buruh.
Ombudsman mengimbau pemerintah memberikan respons yang jelas terhadap setiap
pelanggaran dalam pelaksanaan THR 2021 dengan memperhatikan hasil rekomendasi dan
pemeriksaan pengawas baik internal dan eksternal. Sementara itu, jika masyarakat menemukan
pelanggaran atau dugaan maladministrasi THR, bisa melapor ke Ombudsman dan 34 kantor
perwakilan di tingkat provinsi.
(bpc2).
244
