Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 253

PERUSAHAAN TIDAK MAMPU BAYAR THR DAMPAK PANDEMI WAJIB DIALOG
              DENGAN BURUH
              Muara Teweh  - Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah melalui
              Surat Edaran (SE) nomor: M/6/HK/04/V/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari
              raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

              Dalam  Gubernur  Kalteng  No  565/48/HI.01/IV/Nakertrans  tanggal  29  April  2021  tentang
              pemberian THR Keagamaan bagi buruh/pekerja di perusahaan tersebut juga disebutkan bahwa
              bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan
              THR keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

              "Diharapkan perusahaan dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah dalam memberikan
              solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai
              kesepakatan  yang  dilaksanakan  secara  kekeluargaan  dengan  itikad  baik,"  kata  Kepala  Dinas
              Tenaga  Kerja,  Transmigrasi,  Koperasi  dan  UKM  (Nakertrans  Kop  dan  UKM)  Barito  Utara,  M
              Mastur, di Muara Teweh, Rabu 5 Mei 2021.

              Kesepakatan tersebut, katanya, dibuat secara tertulis yang membuat waktu pembayaran THR
              keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun
              2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.
              Dalam  surat  Gubernur  Kalteng  tersebut  juga,  ucap  Mastur,  meminta perusahaan  agar  dapat
              membuktikan  ketidakmampuan  membayar  THR  keagamaan  tahun  2021  secara  tepat  waktu
              kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

              Kemudian,  memastikan  kesepakatan  mengenai  pembayaran  THR  keagamaan,  tidak
              menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  THR  keagamaan  tahun  2021  kepada
              buruh/pekerja dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

              "Untuk  itu  kami  meminta  kepada  perusahaan  yang  melakukan  kesepakatan  dengan
              pekerja/buruh melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke dinas yang menyelenggarakan urusan
              pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
              keagamaan," kata Mastur. (RAMADHANI/B-5).


































                                                           252
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258