Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 314
Dia menambahkan, dalam surat edaran tersebut terdapat ketegasan bahwa perusahaan wajib
membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis, 6
Mei 2021 seharusnya perusahaan sudah mulai membayar kewajibannya.
"Kita akan melihat apakah pihak perusahaan tepat waktu membayar kewajiban sesuai surat
tersebut," tuturnya.
Sementara, di sisi lain ada semacam keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR.
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR diberikan dua pilihan. Pertama, pembayaran
THR paling lambat H-1 sebelum Idul Fitri dan kedua bagaimana dengan karyawan yang setelah
Lebaran pun tidak menerima THR dari perusahaan.
Menurut dia, dari surat edaran terkait THR yang dikeluarkan oleh Kemnaker, Ombudsman
melihat ada tiga kemungkinan. Pertama, perusahaan patuh membayar kewajiban kepada
karyawan paling H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Kedua, kelompok perusahaan yang membayar THR selama rentang waktu H-7 hingga H-1 Hari
Raya Idul Fitri dan terakhir perusahaan yang setelah Lebaran pun belum tentu membayar THR
kepada karyawannya.
"Poin ketiga ini yang harus mendapat pengawasan dan pencermatan yakni perusahaan yang
tidak membayar THR meskipun setelah Lebaran," tegas dia.
Dalam surat edaran itu, sambung dia, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak mampu
membayar THR harus berdialog dengan buruh, pekerja atau karyawan dan dilaksanakan secara
terbuka tanpa ada intervensi atau tekanan.
Dia juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi untuk mengetahui dan memantau
proses dialog antara perusahaan dan buruh atau pekerja terkait pembayaran THR.
"Terakhir hasil dialog harus dituangkan dalam kesepakatan bersama," pungkasnya.
313
