Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 317
Judul Ombudsman Buka Pengaduan THR, Laporkan Kalau Ada Perusahaan
Tak Mau Bayar
Nama Media kumparan.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/ombudsman-buka-pengaduan-
thr-laporkan-kalau-ada-perusahaan-tak-mau-bayar-1vgVlwEpJ6D
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-05-05 13:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Republik Indonesia memastikan ikut mengawasi pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya
2021. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan perusahaan harus membayar
THR sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Robert meminta apabila ada perusahaan tidak mau membayar THR atau terjadi pelanggaran
maladministrasi dalam prosesnya, maka para buruh atau pekerja bisa melaporkannya juga ke
Ombudsman.
OMBUDSMAN BUKA PENGADUAN THR, LAPORKAN KALAU ADA PERUSAHAAN TAK
MAU BAYAR
Republik Indonesia memastikan ikut mengawasi pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya
2021. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan perusahaan harus membayar
THR sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Robert meminta apabila ada perusahaan tidak mau membayar THR atau terjadi pelanggaran
maladministrasi dalam prosesnya, maka para buruh atau pekerja bisa melaporkannya juga ke
Ombudsman.
Robert mengungkapkan laporan tersebut bisa disampaikan langsung melalui Ombudsman Pusat
atau kantor perwakilan Ombudsman yang ada di 34 provinsi.
"Ombudsman RI siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Termasuk melalui
mekanisme respons cepat Ombudsman jika laporan dimaksud mempunyai indikasi kedaruratan
dan membutuhkan penyelesaian cepat," kata Robert saat konferensi pers secara virtual, Rabu
(5/5).
Robert mengatakan apabila ditemukan pelanggaran seperti adanya maladministrasi dalam
pelaksanaan THR 2021, Ombudsman berwenang memberikan saran hingga tindakan korektif
terhadap pemerintah.
316
