Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 320
Pertama, Ombudsman menilai pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif terkait SE
tersebut.
"Ini akan berdampak kepada pengabaian atau keengganan menjalankan kewajiban oleh
perusahaan atau unit kerja. Dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam
menerima THR tersebut," jelas Sobirin.
Kedua, perusahaan kerap kali tidak memberikan laporan keuangan agar pekerja bisa mengetahui
kondisi keuangan perusahaan. Padahal, dalam SE Menaker tersebut, perusahaan yang tak bisa
membayar THR sesuai waktu yang ditetapkan harus memberikan laporan keuangan internal
kepada pekerja.
"Kami melihat transparansi atas keterbukaan catatan keuangan perusahaan ini lagi-lagi selalu
menjadi masalah yang diajukan pihak perusahaan. Dan buruh selama ini tidak mengetahui
secara pasti terkait kondisi yang ada tersebut," ujar Sobirin.
Ketiga, jika ingin pembayaran THR 2021 berjalan mulus, maka pemerintah daerah (Pemda) baik
gubernur, bupati/walikota harus bersikap tegas dan mengakomodasi kepentingan buruh.
Keempat, jika pelaksanaan SE THR 2021 tak dikawal pemerintah pusat dalam hal ini Kemnaker
dan Pemda, maka potensi maladministrasi semakin besar.
"Kami melihat kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti melakukan pengabaian
kewajibannya, lalu pemerintah tidak bisa tegas terkait dengan hak daripada buruh maka potensi
maladministrasi akan ada di sini," tandas dia.(dtf).
319
