Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 319
Judul Ombudsman Endus Potensi Maladministrasi dalam Pencairan THR
2021
Nama Media medanbisnisdaily.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/05/05/134744/o
mbudsman_endus_potensi_maladministrasi_dalam_pencairan_thr_20
21/
Jurnalis Hisar Hasibuan
Tanggal 2021-05-05 13:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada
H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran. Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi
dalam pencairan THR tahun ini. Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih
memberikan kelonggaran pembayaran THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.
OMBUDSMAN ENDUS POTENSI MALADMINISTRASI DALAM PENCAIRAN THR 2021
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar
pengusaha kepada pekerja pada H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran.
Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi dalam pencairan THR tahun ini.
Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih memberikan kelonggaran pembayaran
THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.
"Isi SE membuat multitafsir di lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan
wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok.
Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu. Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua,
bagaimana mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi,"
kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/5/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman, Ahmad
Sobirin mengatakan, ada 4 hal yang melatarbelakangi potensi maladministrasi dalam pencairan
THR 2021.
318
