Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

OMBUDSMAN ENDUS POTENSI 'MAIN-MAIN' DALAM PENCAIRAN THR 2021

Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada
H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran.

Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi dalam pencairan THR tahun ini.
Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih memberikan kelonggaran pembayaran
THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.

"Isi SE membuat multitafsir di lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan
wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok.
Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu. Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua,
bagaimana mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi,"
kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman, Ahmad
Sobirin mengatakan, ada 4 hal yang melatarbelakangi potensi maladministrasi dalam pencairan
THR 2021.
Pertama, Ombudsman menilai pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif terkait SE
tersebut.

"Ini akan berdampak kepada pengabaian atau keengganan menjalankan kewajiban oleh
perusahaan atau unit kerja. Dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam
menerima THR tersebut," jelas Sobirin.

Kedua, perusahaan kerap kali tidak memberikan laporan keuangan agar pekerja bisa mengetahui
kondisi keuangan perusahaan. Padahal, dalam SE Menaker tersebut, perusahaan yang tak bisa
membayar THR sesuai waktu yang ditetapkan harus memberikan laporan keuangan internal
kepada pekerja.

"Kami melihat transparansi atas keterbukaan catatan keuangan perusahaan ini lagi-lagi selalu
menjadi masalah yang diajukan pihak perusahaan. Dan buruh selama ini tidak mengetahui
secara pasti terkait kondisi yang ada tersebut," ujar Sobirin.

Ketiga, jika ingin pembayaran THR 2021 berjalan mulus, maka pemerintah daerah (Pemda) baik
gubernur, bupati/walikota harus bersikap tegas dan mengakomodasi kepentingan buruh.

Keempat, jika pelaksanaan SE THR 2021 tak dikawal pemerintah pusat dalam hal ini Kemnaker
dan Pemda, maka potensi maladministrasi semakin besar.
"Kami melihat kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti melakukan pengabaian
kewajibannya, lalu pemerintah tidak bisa tegas terkait dengan hak daripada buruh maka potensi
maladministrasi akan ada di sini," tandas dia.

328