Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Ombudsman Endus Potensi Maladministrasi dalam Pencairan THR 2021
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5558582/ombudsman-
endus-potensi-maladministrasi-dalam-pencairan-thr-2021
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2021-05-05 13:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada
H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran. Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi
dalam pencairan THR tahun ini. Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih
memberikan kelonggaran pembayaran THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.

OMBUDSMAN ENDUS POTENSI MALADMINISTRASI DALAM PENCAIRAN THR 2021

Pencairan tunjangan hari raya (THR) 2021 sudah berjalan. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada
H-7 atau 7 hari sebelum Lebaran.

Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi dalam pencairan THR tahun ini.
Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih memberikan kelonggaran pembayaran
THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.

"Isi SE membuat multitafsir di lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan
wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok.
Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu. Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua,
bagaimana mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi,"
kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman, Ahmad
Sobirin mengatakan, ada 4 hal yang melatarbelakangi potensi maladministrasi dalam pencairan
THR 2021.

Pertama, Ombudsman menilai pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif terkait SE
tersebut.

329