Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 332

Judul               Ombudsman Sebut SE Pemerintah Soal Kewajiban Perusahaan Bayar
                                    THR Multitafsir
                Nama Media          klikpositif.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://news.klikpositif.com/baca/88713/ombudsman-sebut-se-
                                    pemerintah-soal-kewajiban-perusahaan-bayar-thr-multitafsir.html
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-05 12:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota  Ombudsman  RI) Kemudian hasil dialognya harus
              dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama.  Kesepakatan  bersama  ini  terutama  soal  skema
              pembayaran dan kemudian batas waktu

              neutral - Robert Na Endi Jaweng (pengamat otonomi daerah) Kemudian hasil dialognya harus
              dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama.  Kesepakatan  bersama  ini  terutama  soal  skema
              pembayaran dan kemudian batas waktu.



              Ringkasan

              Anggota  Ombudsman  RI, Robert Na Endi Jaweng menilai melihat surat edaran dari pemerintah
              yang mewajibkan perusahaan membayarkan  THR  bermakna multiftafsir. Robert menyambut
              baik atas surat edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kewajiban
              perusahan membayar tunjangan hari raya (  THR  ) pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021.
              Namun dia menilai dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
              Pemberian Tunjangan Hari Raya (  THR  ) Keagamaan Tahun 2021 itu memang memperlihatkan
              ketegasan bagi perusahaan untuk membayarkan  THR  karyawannya secara tepat waktu.



              OMBUDSMAN SEBUT SE PEMERINTAH SOAL KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAYAR THR
              MULTITAFSIR

              Anggota  Ombudsman  RI, Robert Na Endi Jaweng menilai melihat surat edaran dari pemerintah
              yang mewajibkan perusahaan membayarkan  THR  bermakna multiftafsir.

              Robert  menyambut  baik  atas  surat  edaran  yang  dikeluarkan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida
              Fauziyah terkait kewajiban perusahan membayar tunjangan hari raya (  THR  ) pada H-7 sebelum
              Hari Raya Idul Fitri 2021. Namun dia menilai dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (  THR  ) Keagamaan Tahun 2021 itu

                                                           331
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337