Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 336

Judul               Ombudsman Khawatir Edaran Menaker soal THR Buruh Tak Dipenuhi,
                                    Ini Sebabnya
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparanbisnis/ombudsman-khawatir-edaran-
                                    menaker-soal-thr-buruh-tak-dipenuhi-ini-sebabnya-1vgV0zbvWRt
                Jurnalis            kumparan
                Tanggal             2021-05-05 12:43:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pemerintah  mewajibkan  pengusaha  membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  di  2021.  Kondisi
              tersebut  sesuai  dengan  keluarnya  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja atau
              di Perusahaan.

              Namun,  Plt  Kepala  Keasistenan  Pemeriksaan  VI  Ombudsman  RI,  Ahmad  Sobirin,  mencium
              adanya potensi maladministrasi dalam pembayaran  tersebut.



              OMBUDSMAN KHAWATIR EDARAN MENAKER SOAL THR BURUH TAK DIPENUHI, INI
              SEBABNYA

              Pemerintah  mewajibkan  pengusaha  membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  di  2021.  Kondisi
              tersebut  sesuai  dengan  keluarnya  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja atau
              di Perusahaan.

              Namun,  Plt  Kepala  Keasistenan  Pemeriksaan  VI  Ombudsman  RI,  Ahmad  Sobirin,  mencium
              adanya potensi maladministrasi dalam pembayaran  tersebut.

              "Kami melihat mengapa ini rawan terjadi praktik-praktik maladministrasi karena kami melihat
              ada beberapa poin yang melatarbelakangi," kata Sobirin saat konferensi pers secara virtual, Rabu
              (5/5).

              Setidaknya ada empat poin yang diungkapkan Sobirin sebagai potensi maladministrasi. Pertama,
              minimnya  sosialisasi  pemerintah  terhadap  peraturan  pelaksanaan  THR  2021.  Menurutnya,
              kurang maksimalnya sosialisasi bisa membuat perusahaan abai.
              "Ini  akan  berdampak  kepada  pengabaian  atau  keengganan  menjalankan  kewajiban  oleh
              perusahaan atau unit kerja dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam
              menerima hak THR tersebut," ujar Sobirin.

                                                           335
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341