Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 340

Judul               Buruh Wajib Dapat THR Besok, Ombudsman Minta Tak Ada Tekanan di
                                    Dialog Bipartit
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1459544/buruh-wajib-dapat-thr-besok-
                                    ombudsman-minta-tak-ada-tekanan-di-dialog-bipartit
                Jurnalis            Fajar Pebrianto
                Tanggal             2021-05-05 12:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pembayaran Tunjangan Hari Raya (  THR  ) 2021 oleh perusahaan ke buruh wajib dilakukan
              paling lambat Kamis besok, 6 Mei 2021, atau H-7 lebaran. Meski demikian, Ombusman melihat
              tetap  ada  kemungkinan  perusahaan  tidak  sanggup  membayar  di  jadwal  tersebut  dan  harus
              menggelar dialog bipartit dengan buruhnya.

              "Dialog  itu  harus  berlangsung terbuka,  egaliter,  dan  tidak  ada  proses tekan  menekan," kata
              Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei
              2021.



              BURUH WAJIB DAPAT THR BESOK, OMBUDSMAN MINTA TAK ADA TEKANAN DI
              DIALOG BIPARTIT

              Jakarta  -  Pembayaran Tunjangan Hari Raya (  THR  ) 2021 oleh perusahaan ke buruh wajib
              dilakukan paling lambat Kamis besok, 6 Mei 2021, atau H-7 lebaran. Meski demikian, Ombusman
              melihat tetap ada kemungkinan perusahaan tidak sanggup membayar di jadwal tersebut dan
              harus menggelar dialog bipartit dengan buruhnya.

              "Dialog  itu  harus  berlangsung terbuka,  egaliter,  dan  tidak  ada  proses tekan  menekan," kata
              Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei
              2021.

              Robert  pun  meminta  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  untuk  mengawasi  dialog  bipartit  ini.
              Sehingga,  tidak  ada  upaya  yang  tidak  diinginkan  terjadi.  Kesepakatan  pun,  kata  dia,  harus
              dituangkan dalam dokumen bersama menyangkut skema pembayaran dan batas waktu.

              Sebelumnya pada 12 April 2021, Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  telah menerbitkan
              Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK/04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
              Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut, THR wajib dibayar penuh
              tujuh hari sebelum lebaran.


                                                           339
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345