Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 337
Sobirin mengungkapkan poin kedua adalah tidak adanya transparansi atau keterbukaan catatan
keuangan perusahaan. Ia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah atau
pengawas ketenagakerjaan. Sehingga diketahui kepastian posisi keuangan perusahaan terkait
pembayaran THR.
"Tidak adanya mekanisme jaminan pembuktian yang valid itu mengakibatkan merugikan pihak
pekerja," ungkap Sobirin.
Selanjutnya, Sobirin menganggap perlu adanya ketegasan dalam pengawasan pelaksanaan THR
2021. Ia menegaskan semua pihak terkait harus mengakomodasi kepentingan buruh.
Poin keempat, kata Sobirin, potensi maladministrasi akan muncul jika pihak pemerintah mulai
dari Kemenaker, Gubernur, Bupati atau Wali Kota tidak mampu melaksanakan SE Menaker
Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
"Kami melihat kalau misalnya perusahaan melakukan pengabaiannya, lalu pemerintah tidak bisa
tegas terkait hak buruh maka potensi maladministrasi akan ada di sini," tutur Sobirin.
336
