Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

kepada karyawannya. "Poin ketiga ini yang harus mendapat pengawasan dan pencermatan yakni
perusahaan yang tidak membayar THR meskipun setelah Lebaran," ujarnya.
Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar THR harus
berdialog dengan buruh, pekerja atau karyawan dan dilaksanakan secara terbuka tanpa ada
intervrensi atau tekanan.

Ombudsman juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi untuk mengetahui dan
memantau proses dialog antara perusahaan dan buruh atau pekerja terkait pembayaran THR.
'Terakhir hasil dialog harus diluangkan dalam kesepakatan bersama," ujarnya.

Pemulihan ekonomi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengapresiasi ketaatan perusahaan yang membayar Tunjangan Hari Raya (TI IR) 2021, sebagai
langkah awal pemulihan dampak pandemi. "Tentunya ini merupakan sinyal bagus akan adanya
reboundyang sudah dimulai," kata Anwar.

Menurut Anwar berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah, termasuk Kemnaker, untuk
mendorong pemulihan bersama dalam bentuk memberikan insentif, fasilitasi dan berbagai
keringanan pajak.

Kemnaker sendiri juga terlibat dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja itu, termasuk bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja terdampak pandemi pada
2020.

Selain itu, penanganan dampak pandemi juga telah dan sedang dilakukan oleh Kemnaker,
termasuk pelatihan vokasi dengan metode pelatihan campuran, pemagangan di industri,
pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan wirausaha baru, padat karya dan
penempatan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Hal itu mendorong Menaker Ida Fauziyah untuk menerbitkan edaran yang mewajibkan
pembayaran TH R 2021 dilakukan secara penuh. "Sehingga itulah yang menjadi dasar
pertimbangan salah satunya untuk kebijakan THR harus dibayar sebelum Lebaran," kata Anwar.

Dalam edarannya Menaker Ida mewajibkan pembayaran THR 2021 dilakukan paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan. Dispensasi diberikan kepada perusahaan yang mampu
membuktikan masih terdampak Covid-19, yaitu membayar paling lambat sehari sebelumnya dan
harus dipastikan sesuai dengan kesepakatan dialog dengan pekerja.

Kemnaker juga telah mendirikan Posko THR 2021 untuk menangani pengaduan terkait
pembayaran tunjangan tersebut. Sampai akhir April 2021, Posko THR 2021 Kemnaker di pusat
telah menerima 776 laporan yang terbagi atas 484 konsultasi dan 292 pengaduan. (B43/ant)**
caption :

PEKERJA melakukan konsultasi di Posko Pengaduan THR Online di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

36