Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 40

Tanpa THR Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, harapan memperoleh THR tidak berlaku
              bagi  semua  pekerja.  Secara  faktual,  hanya  pekerja  formal  yang  jumlahnya  kurang  dari  dua
              perlima (39,53%) dari total pekerja di Tanah Air yang memperoleh THR. Sebaliknya, lebih dari
              tiga perlima pekerja lainnya (60,47%) tidak memperoleh THR. Mereka itu ialah yang bekerja di
              sektor informal.

              Bahkan, dampak pandemi mengakibatkan pekerja formal menurun, sedangkan pekerja informal
              meningkat  selama  Agustus  2019-Agustus  2020.  Pekerja  formal  turun  dari  44,12%  (Agustus
              2019) menjadi 39,53% (Agustus 2020), sedangkan pekerja informal meningkat dari 55,88%
              (Agustus  2019)  menjadi  60,47%  (Agustus  2020).  Hal  itu  sekaligus  mengisyaratkan  bahwa
              pekerja formal yang menerima THR pada 2021 jumlahnya berpotensi menurun.

              Pekerja informal memang masih memiliki peluang memperoleh THR atas kemurahan hati atau
              kesepakatan  secara  bipartit  sebelumnya,  antara  pemberi  kerja  dan  penerima  kerja.  Namun,
              pekerja informal yang mendapat THR dari pemberi kerja itu terbilang jarang sehingga jumlahnya
              ditengarai relatif kecil.

              Menurut status pekerjaan, pekerja informal yang menyandang status sebagai pengusaha dalam
              menghadapi Lebaran dapat mengusahakannya secara mandiri. Meski demikian, akibat dampak
              pandemi, para pengusaha itu tidak mudah mengalokasikan dana untuk menyambut Lebaran.
              Yang termasuk pengusaha di sektor informal itu ialah mereka yang berusaha sendiri, berusaha
              dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap yang jumlahnya 39,16% dari total
              pekerja di Tanah Air.

              Namun, bagi pekerja informal yang berstatus sebagai pekerja keluarga tidak dibayar, pekerja
              bebas di nonpertanian dan pekerja bebas di pertanian dengan jumlah sebanyak 24,47% dari
              total  pekerja,  yang  pendapatannya bergantung pada  pemberi  kerja,  diperkirakan  cukup  sulit
              mengalokasikan  anggaran  untuk  menghadapi  Lebaran.  Hal  itu  disebabkan  untuk  memenuhi
              kebutuhan hidup sehari-hari saja terbilang sulit bagi pekerja informal karena pendapatan mereka
              relatif kecil.

              Tanpa THR, pekerja informal kerap menyiasati dengan cara melakukan coping strategy dalam
              menghadapi Lebaran. Upaya yang dilakukan ialah berutang dan menjual barang berharga. Hal
              itu tentunya akan kian menambah beban kehidupan pekerja informal yang sebagian besar di
              antaranya berstatus sebagai penduduk miskin. Akibatnya, derajat kemiskinan pekerja informal
              berpotensi kian dalam dan semakin parah seusai Lebaran.

              Perlu upaya Atas dasar itu, pemerintah perlu mencari terobosan agar pekerja informal yang tidak
              memperoleh THR dapat merayakan Lebaran tanpa terbebani oleh utang dan terjualnya barang
              berharga. Untuk itu, perlu dilakukan sedikitnya tiga hal.

              Pertama, pemerintah perlu melakukan pengendalian harga agar tidak melonjak tajam menjelang
              Lebaran. Upaya yang dilakukan ialah memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan
              tata niaga sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Termasuk di dalamnya pemberlakuan operasi
              pasar murah dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengendalian harga itu amat membantu
              daya beli pekerja informal dan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan selama Lebaran.

              Kedua, mendorong penguatan solidaritas sosial untuk membantu pekerja informal dan penduduk
              miskin. Sangat diharapkan, solidaritas sosial itu tidak hanya bersifat pemberian zakat, tapi juga
              bantuan  sukarela  dari  mereka  yang  memiliki  kemampuan  berlebih.  Hal  itu  disebabkan  kian
              melebarnya ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio Gini
              di  masa  pandemi.  Rilis  BPS  tentang  tingkat  ketimpangan  pengeluaran  penduduk  Indonesia
              (15/2/2021) menyebutkan, rasio Gini meningkat dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,385 pada
              September 2020.


                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45