Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 61
unprosedural," kata Suhartono dalam webinar Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran yang
diadakan Forum Diskusi Denpasar 12, kemarin.
Ironisnya, situasi dalam masa pandemi makin meningkatkan tekanan untuk berangkat tidak
sesuai prosedur. Di satu sisi pemerintah masih mengalami kesulitan melakukan penempatan
pekerja migran karena banyak negara membatasi kedatangan warga asing. Namun, di sisi lain
kebutuhan pekerja migran juga sangat dibutuhkan sehingga banyak pekerja berangkat tanpa
lewat prosedur ke negara penempatan.
Dengan mengacu pada Un-dang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia. Kemenaker sudah melakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga (K/L)
untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran.
"Ke depannya kami akan melakukan pelayanan satu atap, di daerah yang memiliki pasar kerja
yang dikawal dari kabupaten/kota dari calon pekerja migran akan diberikan kemudahan
pelayanan satu atap," ucapnya.
Suhartono mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk memberikan
pelayanan yang terintegrasi, sehingga untuk ke depannya adanya satu data.
Di kesempatan yang sama. Wakil Ketua M PR RI. Lestari Moerdijat mengatakan perlindungan
pekerja migran sebetulnya sudah dibahas pada 2020. Tahun lalu negara-negara di ASEAN telah
menyerukan untuk memberikan perhatian terhadap pekerja migran yang dibahas dalam satu
forum yakni ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) yang secara khusus membahas akses
kesehatan, informasi, tunjangan finansial dan akses keadilan dari keberangkatan hingga
kepulangan pekerja migran.
"Catatan secara khusus dihadapkan pada pandemi yang membatasi mobilitas manusia dan
berdampak pada pekerja migran," ujar Lestari.
Oleh karena itu perlu secepatnya dibahas terkait nasib pekerja migran di situasi pandemi saat
ini. (Iam/E-1)
60
