Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 88

DPRD KUKAR TEKANKAN PERUSAHAAN HARUS SALURKAN THR KE KARYAWAN
              PALING LAMBAT H-7 LEBARAN
              TRIBUNAKLTIM.CO, TENGGARONG  - Menjelang H-8 Lebaran idul fitri 1442 H di tahun 2021 ini,
              Ketua  DPRD  Kutai  Kartanegara  (Kukar)  Abdul  Rasid  mengingatkan.  Pihak  perusahaan  yang
              beroperasi di wilayah Kabupaten Kukar untuk segera menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR)
              kepada para karyawannya. Bahkan ucap Rasid, kewajiban perusahaan menyalurkan THR kepada
              karyawannya paling lambat H-7 lebaran sudah diintruksikan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
              Fauziyah.

              "Jadi, dengan adanya intruksi dari Menteri Tenaga Kerja, saya harap perusahaan bisa pro aktif
              dan komitmen menyalurkan THRnya kepada karyawannya," ujar Rasid saat ditemui di rumah
              dinasnya pada Rabu (5/5/2021).

              Lanjutnya, jika hal itu tidak dilakukan perusahaan, maka akan ada sanksi dari pemerintah untuk
              para perusahaan yang tidak menyalurkan THRnya kepada karyawan.
              "Ini moment satu tahun sekali, dan ini juga bagaimana kepedulian kita kepada karyawan kita
              sendiri," tuturnya.

              Ia berpendapat, dengan adanya THR tersebut dapat digunakan para karyawan untuk berkumpul
              bersama keluarga di hari lebaran idul fitri tahun ini.

              "Untuk besarannya kan sudah ada ketentuannya," pungkasnya.
              Dirinya juga menegaskan, jika pasca lebaran didapati laporan atau temuan adanya perusahaan
              yang  tidak  menyalurkan  THRnya  pada  karyawan.  Maka  pihaknya  di  DPRD  akan  memanggil
              perusahaan tersebut.

              "Saya  juga  meminta  dinas  terkait,  yakni  Dinas  Tenaga  kerja  Kukar  untuk  memonitor  dan
              mengawasi sampai sejauh mana perusahaan telah menjalankan arahan Menteri Tenaga Kerja,"
              tutupnya.

              Tidak Boleh Halal Bihalal  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri melarang buka puasa bersama
              pada  bulan  Ramadhan  dan  open  house  atau  halal  bihalal  pada  perayaan  Idul  Fitri  1442  H.
              Melanjutkan edaran itu Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin menegaskan tidak
              ada kegiatan open house.

              Juga tidak boleh melaksanakan halal bihalal secara terbuka di perayaan Idul Fitri tahun ini. Hal
              tersebut ucap dia, bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19 selama pandemi.

              "Gak boleh, itu instruksi jelas dari Mendagri bilang gak boleh," tegasnya. Rabu, (5/5/2021).

              Lanjutnya, dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan kegiatan halal bihalal
              di hari raya Idul Fitri.

              "Karena halal bihalal itu yang memungkinkan sekali orang bersentuhan dan tidak menerapkan
              protokol kesehatan dengan baik," ungkapnya.


              Namun ucap dia, pelarangan halal bihalal tersebut untuk kegiatan yang bersifat terbuka dan
              mengumpulkan  orang  banyak,  kecuali  lingkup  keluarga  inti.  "Kecuali  lingkup  keluarga  inti,"
              pungkasnya.







                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93