Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 11

Penandatanganan skema sertifikasi nasional ini dilatarbelakangi dari adanya anggapan dari para
              pelaku industri bahwa apa yang dipelajari peserta didik di perguruan tinggi tidak selaras dengan
              kebutuhan  industri  saat  ini.  Maka,  dibuat  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan
              kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bemama  program  link  and  match.  Menurut  Dirjen
              Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, program link and match ini dilaksanakan untuk menguatkan
              pendidikan vokasi guna menghasilkan SDM Indonesia unggul.

              Sementara  itu,  Ketua  BNSP  Kunjung  Masehat  mengatakan  bahwa  acara  ini  bisa  menjadi
              momentum yang sangat baik untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi sesuai
              dengan kebutuhan dunia industri. "Saya melihat program link and match sebagai suatu kemajuan
              yang sangat signifikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia industri. Karena
              saat ini industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi,"ujarnya.

              Menurut  Corcomm  &  CSR  Manajer  Bidang  Pendidikan PT  Trakindo  Utama  Candy  Sihombing,
              industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Adapun program link and
              match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup untuk masuk ke dunia
              Industri.
              Dalam hal ini Kunjung mengatakan, untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi tinggi yang
              siap  dalam  dunia  industri  BNSP  akan  menyiapkan  para  tenaga  kerja  melalui  pelaksanaan
              sertifikasi kompetensi.

              Pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  kerja  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13/  2003.,
              Dalam peraturan tersebut, BNSP diberikan amanah melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
              Adapun  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10/2018,  sertifikasi  kompetensi  ini
              dilakukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diberikan lisensi oleh BNSP.

              Dalam  peraturan  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  sertifikasi  kompetensi  dilakukan  untuk
              menciptakan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki standar global.
              Maka, diperlukan berbagai infrastruktur kompetensi seperti standar kompetensi kerja, asesor
              kompetensi, skema sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK) dan
              lembaga sertifikasi profesi (LSP).



































                                                           10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16