Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Dia menjelaskan, hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia
sebanyak 1.686 orang.
Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " kata dia dalam pembukaan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam.

Menaker Ida menjelaskan, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan
diminta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan pelaksananya kepada seluruh stakeholders.

Sebab, kata dia telah disahkan dan merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan
penciptaan lapangan kerja.

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah.

Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Menurun Ida Fauziah mengatakan, jumlah kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir.

Pada 2019, kata dia, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan 2020
turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

Hal itu juga terjadi pada pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu.

Selain itu, Menurut dia, penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu
kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
kata Ida Fauziah, Dia melanjutkan, pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan jumlah tersebut, 24 kasus
merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

Apresiasi Kerja.

98