Page 96 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan
melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5
ribu kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan
kita bahwa (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu
diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang
lain," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan. Hingga triwulan IV/2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia
sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya.

Dia mengatakan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta
Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi
dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas
Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders.

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk
dilimpahkan ke Kejaksaan).

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
dan Maluku Utara.

Pembukaan Rakornas bertema 'Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Rangka
Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem
Investasi' dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK
95