Page 93 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran.

11.000 PERUSAHAAN LANGGAR NORMA KETENAGAKERJAAN, IDA FAUZIYAH:
JUMLAH KASUS TURUN

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun
terakhir.
Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif,
guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020
turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan.

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran
norma K3. Dari 13.000 kasus pada 2019 turun menjadi 5.000 kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak
pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan.
Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.
"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya.

Menaker Ida menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung

92