Page 89 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5
ribu kasus setahun berikutnya.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu 24 Maret Pada 2020, sebanyak 26
kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari
jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan
kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan.

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja mencapai 9,4 juta orang.

Menaker Ida menambahkan, seluruh jajaran Kemnaker termasuk Pengawas Ketenagakerjaan,
diminta terus menyosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan pelaksananya. UU tersebut merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi
dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan
ke Kejaksaan).

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
dan Maluku Utara.

Pembukaan Rakornas dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang, Dirjen Binapenta
dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih, dan Kabarenbang
Bambang Satrio Lelono.

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual.
Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di
lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan
ketenagakerjaan pusat dan daerah.

88