Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 101
SUDAH DIBAHAS, ATURAN THR TERBIT PALING CEPAT AWAL PUASA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah membahas aturan Tunjangan Hari
Raya ( THR ) keagamaan bersama dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional
(Tripnas). Targetnya, aturan THR itu bisa dirilis paling cepat awal puasa atau sekitar pertengahan
April 2021 mendatang.
"Biasanya awal atau pertengahan puasa (rilis aturan THR keagamaan)," ujar Direktur
Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada CNNIndonesia.com, Kamis
(25/3).
Ia menjelaskan pembahasan mengenai THR itu telah mengikutsertakan perwakilan
pekerja/buruh dan pengusaha. Pasalnya, Tripnas sendiri beranggotakan perwakilan dari unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Jadi kalau pemerintah membahas bersama stakeholder pasti termasuk wakil pekerja/buruh,"
imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menjelaskan perwakilan buruh dalam Tripnas ditentukan oleh pemerintah, yakni asosiasi
pekerja/buruh yang jumlah anggotanya lebih banyak. Dalam hal ini, pekerja/buruh diwakili oleh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI).
Sayangnya, ia menyatakan kerap kali aspirasi para wakil pekerja/buruh itu tidak terwakili dalam
Tripnas.
"Kalau menyuarakan (aspirasi pekerja/buruh) sudah tapi kan keputusan dia sana harus diambil
bulat oleh kelompok di dalamnya. Sementara di dalamnya ada pengusaha, pemerintah, dan
pekerja. Nah, kalau saya perhatikan kerap kali tidak berhasil (aspirasi pekerja)," jelasnya.
Terkait dengan THR tahun ini, sebetulnya ia mengaku legowo apabila perusahaan menunda atau
mencicil pembayaran THR kepada buruh. Asal, perusahaan tersebut dipastikan mengalami
tekanan keuangan akibat pandemi covid-19.
Oleh sebab itu, ia meminta Kemnaker juga turun tangan memastikan kondisi perusahaan itu
dengan menugaskan pengawas ketenagakerjaan. Bukan sekedar, lanjutnya, mengeluarkan surat
edaran seperti yang terjadi tahun lalu tanpa melakukan pengawasan nyata di lapangan. Ia
berharap hal tersebut tidak berulang tahun ini.
"Kalau kemarin hanya lempar surat edaran, silahkan negosiasi atau tidak. Itu tidak tepat menurut
saya, hanya lempar surat edaran saja," ujarnya.
"Dia (pengawas ketenagakerjaan) ada laporannya. Nah, setelah itu, setelah dilaporkan boleh
negosiasi, lalu dikawal negosiasi itu. Kemudian setelah itu baru nanti pihak pengawas mengawal
isi perjanjian itu," ucapnya.
(ulf/sfr).
100
