Page 105 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

MENAKER IDA SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS
TURUN
Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu
perusahaan.

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5
ribu kasus setahun berikutnya.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam.

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak
pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan
kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan. Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh
Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan,
dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," katanya.

Menaker Ida menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh
stakeholders.

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana

104