Page 108 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

menjadi 11 ribu perusahaan. Namun Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja
kreatif dan inovatif guna mengantisipasi tantangan di masa depan.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,"
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ida saat membuka Rakornas bertema "Reformasi Pengawasan
Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh
Guna Mendukung Ekosistem Investasi". Rakornas ini diikuti 100 orang peserta secara virtual.

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah
dilakukan proses penyelidikan, 24 kasus di antaranya merupakan penyidikan tindak pidana
ringan. Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.
"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," jelasnya.

Ida mengatakan salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah objek pengawasan. Sampai
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," ungkapnya.
Ida menambahkan sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang merupakan instrumen pendukung
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker termasuk
Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk terus menyosialisasikan kepada seluruh stakeholders.
"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," kata Ida.

Menaker juga memberikan penghargaan kepada 9 kepala dinas ketenagakerjaan provinsi yang
berhasil melaksanakan penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21(berkas perkara
dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan). Mereka adalah Disnaker
DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan
Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara.

Sebagai informasi, dalam Rakornas tersebut, turut hadir Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani
Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno
Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio Lelono. Selain itu juga hadir Kadisnaker provinsi,
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal
Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.

(mul/mpr).

107