Page 110 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Sementara, pada 2020 pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 21.000 kasus, menurun
dari kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan di 2019 yang sebanyak 35.000 kasus. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13.000 kasus pada 2019 turun menjadi
5.000 kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3).

Dari data Kemenaker, pada 2020 terdapat 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan
telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak
pidana ringan.

Lebih lanjut, Ida pun mengapresiasi PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugasnya untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. Dia berharap ini menjadi contoh
dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain.

Meski begitu, Ida pun mengakui masih terdapat kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Kendala tersebut yakni tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah
obyek pengawasan.
Hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan jumlah
tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemenaker, termasuk
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh .
"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," kata Ida.

109