Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 115
Begitu pun pelanggaran norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 sebanyak 13.000,
menurun menjadi sebanyak 5.000 pada tahun 2020.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
kata Ida melalui keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).
Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah
dilakukan proses penyidikan.
Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.
Ia pun mengapresiasi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang telah
berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak
sebandingnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan.
Hingga kuartal IV 2020, jumlah pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang.
Sementara jumlah perusahaan hingga tahun ini berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.
"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," kata Ida.
Terkait dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan peraturan pelaksananya yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan
penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemenaker, termasuk pengawas ketenagakerjaan
diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders.
"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," ujar Ida.
114
