Page 119 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

BPJS WATCH JATIM : MENTERI KETENAGAKERJAAN GANTUNG KEPASTIAN
BEASISWA ANAK
Sidoarjo : Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP
No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKm) yang ditetapkan tanggal 29 Nopember 2019 dan diundangkan tanggal
2 Desember 2019, merupakan hal baik yang akan mendukung kesejahtreraan pekerja dan
keluarganya. Arief Supriyono Ketua BPJS WATCH Jatim mengatakan, dengan diundangkannya
PP No. 82 Tahun 2019 ini manfaat program JKK dan JKm yang ada di PP No. 44 Tahun 2015
mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. "Adapun manfaat yang meningkat
adalah penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya
penunjang diagnostik, santunan berkala, bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai
beasiswa, dan biaya pemakaman", terangnya dalam pesan WhastAap, Kamis (25/3/21).

Dirinya juga mengatakan untuk biaya alat bantu dengar, biaya kacamata dan biaya homecare
diberlakukan dari yang sebelumnya tidak ada. Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKm ini
sangat mendukung pekerja dan keluarganya. Imbuh Arief. Salah satu manfaat yang meningkat
dengan cukup signifikan adalah tentang beasiswa kepada anak dari peserta yang meninggal
dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat Taman Kanak-kanan (TK)
sampai Perguruan Tinggi, maksimal 2 anak.

Tingkat TK dan SD mendapat beasiswa Rp. 1,5 juta per tahun maksimal selama 8 tahun, tingkat
SMP mendapat Rp. 2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA mendapat Rp. 3 juta per
tahun (maksimal 3 tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi mendapat Rp. 12 juta per tahun
(maksimal 5 tahun). Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP No. 82 Tahun 2019 ini
mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan
memperoleh beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total
tetap akibat kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
Arief menambahkan manfaat beasiswa yang baik tersebut ternyata sampai saat ini belum juga
terealisir mengingat Permenaker belum juga terbit sehingga anak-anak yang seharusnya sudah
mendapatkan beasiswa ternyata belum juga memperolehnya. Pada saat tahun ajaran baru tahun
lalu seharusnya beasiswa ini dapat mendukung anak-anak masuk sekolah, demikian juga tahun
ajaran baru tahun ini akan tiba, khususnya untuk anak-anak yang akan masuk perguruan tinggi.
"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan
pembuatan Permenaker. Di lapangan pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum
diterimanya beasiswa ini, padahal pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini
karena belum adanya Permenaker yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut," tukasnya.
Direksi BPJamsostek hanya bisa menjanjikan dan menjamin hak atas beasiswa ini akan diberikan
setelah Permenaker keluar. Dananya sudah tersedia dan siap diberikan. Tentunya, bila
BPJamsostek memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker maka hal tersebut bisa menjadi
masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek nantinya. Sejak diundangakan PP No. 82 Tahun 2019
hingga saat ini sudah hampir satu tahun empat bulan. Mengapa membuat Permenaker bisa lama
seperti ini sehingga menggantung hak anak-anak atas beasiswa? Masalahnya dimana dan
bagaimana perkembangannya, hingga saat ini Ibu Menteri Ketenagakerjan tidak
menginformasikannya kepada masyarakat.

"Saya sudah pernah menulis tentang keterlambatan pembuatan Permenaker ini beberapa bulan
lalu namun tidak juga selesai hingga saat ini, saat saya menuliskan kembali tentang Permenaker
ini. Saya kira ini bentuk kinerja buruk Menteri Ketenagakerjaan, dan seharusnya Presiden
menegur atas keterlambatan ini," jelas Arief. Menteri Ketenagakerjaan diharapkan dapat
menjelaskan alasan keterlambatan membuat Permenaker ini dan sudah sepatutnya Ibu Menteri
meminta maaf atas keterlambatan agar Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang
berhak atas beasiswa segera memperolehnya. Pungkas Arief.
118