Page 118 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 118
Judul BPJS WATCH Jatim : Menteri Ketenagakerjaan Gantung Kepastian
Beasiswa Anak
Nama Media rri.co.id
Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1006466/bpjs-watch-jatim-
menteri-ketenagakerjaan-gantung-kepastian-beasiswa-anak
Jurnalis Bobby Yanuar
Tanggal 2021-03-25 15:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Adapun manfaat yang meningkat adalah
penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang
diagnostik, santunan berkala, bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai beasiswa, dan
biaya pemakaman
negative - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan
tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan pembuatan Permenaker. Di lapangan
pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum diterimanya beasiswa ini, padahal
pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini karena belum adanya Permenaker
yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut
neutral - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Saya sudah pernah menulis tentang
keterlambatan pembuatan Permenaker ini beberapa bulan lalu namun tidak juga selesai hingga
saat ini, saat saya menuliskan kembali tentang Permenaker ini. Saya kira ini bentuk kinerja buruk
Menteri Ketenagakerjaan, dan seharusnya Presiden menegur atas keterlambatan ini,
Ringkasan
Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) yang ditetapkan tanggal 29 Nopember 2019 dan diundangkan tanggal 2
Desember 2019, merupakan hal baik yang akan mendukung kesejahtreraan pekerja dan
keluarganya. Arief Supriyono Ketua BPJS WATCH Jatim mengatakan, dengan diundangkannya
PP No. 82 Tahun 2019 ini manfaat program JKK dan JKm yang ada di PP No. 44 Tahun 2015
mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan.
117
