Page 117 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
Dia menyebutkan, pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan
2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

Hal itu juga terjadi pada pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu.

Menurut dia, penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu kasus pada
2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,"
kata Ida Fauziah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam.

Dia melanjutkan, pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan jumlah tersebut, 24 kasus
merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
"Ini menambah keyakinan kami bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujar
dia.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek
pengawasan.

Dia menjelaskan, hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia
sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " kata dia.

Menaker Ida menambahkan, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan
diminta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan pelaksananya kepada seluruh stakeholders.

Sebab, kata dia telah disahkan dan merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan
penciptaan lapangan kerja.

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah.

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk
dilimpahkan ke Kejaksaan).
116