Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Judul Kemnaker Catat 2 Tahun Terakhir Pelanggaran Norma
Ketenagakerjaan Turun
Nama Media detik.com
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5507624/kemnaker-catat-2-tahun-
terakhir-pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-turun
Jurnalis Abu Ubaidillah
Tanggal 2021-03-25 16:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial,
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain,

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait,

Ringkasan

Selain itu juga terjadi penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun
2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran sementara di tahun 2020 turun
menjadi 11 ribu perusahaan. Namun Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja
kreatif dan inovatif guna mengantisipasi tantangan di masa depan.

KEMNAKER CATAT 2 TAHUN TERAKHIR PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN
TURUN

Selain itu juga terjadi penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun
2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran sementara di tahun 2020 turun
106