Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 118
WAJIB WFH 75%, MENAKER PANTAU PEMBATASAN KEGIATAN DI PERKANTORAN
Kementerian Ketenagakerjaan mendukung dan siap menjalankan kebijakan pemerintah yang
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat ini
akan diberlakukan di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali.
"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal
kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan
melakukan protokol kesehatan secara ketat,"kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di
Jakarta, Senin (11/1/2021).
Ida mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan dan pemutusan
pandemi Covid-19 terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat
harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan dan pekerja dipastikan
aman bekerja.
"Sejak awal pandemik saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh
perusahaan bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini. Mulai dari menentukan unit-
unit kerja terpenting dan vital yang harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang
masuk, mengatur shift, menata ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap perusahaan. Instrument pengaduan juga telah kami bangun,
yaitu melalui Posko K3 Covid di Sisnaker," lanjut Ida.
Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, orang
cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan.
"Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi
pelaksanaan regulasi yang kami susun," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga
Hartarto dalam jumpa pers Rabu (6/1/2021) mengatakan pemerintah telah memutuskan
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11 hingga 25 Januari 2021
Pembatasan kegiatan masyarakat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, meskipun tidak
berlaku di seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan diterapkan
sesuai dengan parameter yang telah dibuat pemerintah.
117
