Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 114

"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal
              kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan
              melakukan  protokol  kesehatan  secara  ketat,"  kata  Menaker  Ida  dalam  keterangan  resmi
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Senin.

              Ida menegaskan selama ini Kemnaker terus berupaya melakukan pencegahan dan pemutusan
              penularan  COVID-19  terutama  di  lingkungan  kerja.  Salah  satunya  dengan  mengeluarkan
              pedoman protokol kesehatan yang ketat dan harus dilakukan agar kelangsungan usaha tetap
              berjalan dan pekerja dipastikan aman bekerja.

              "Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan
              bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi COVID-19 ini. Mulai dari menentukan unit-unit kerja
              terpenting dan vital yang harus tetap berjalan, juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk,
              mengatur shift, menata ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 di tiap-tiap perusahaan.
              Instrumen pengaduan juga telah kami bangun, yaitu melalui Posko K3 COVID-19 di Sisnaker,"
              kata Ida.

              Namun, tantangan yang muncul berikutnya adalah pandemi dalam jangka waktu yang relatif
              panjang membuat orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan.

              Terkait hal itu, Ida mengaku tidak bosan mengingatkan akan pentingnya kepatuhan protokol
              kesehatan  dan  memastikan  Kemnaker  terus  mengawasi  pelaksanaan  regulasi  yang  telah
              disusun.

              Sebelumnya,  pemerintah  telah  memutuskan  membatasi  kegiatan  masyarakat  di  beberapa
              daerah di Pulau Jawa dan Bali dalam periode 11-25 Januari 2021. PPKM tidak berlaku di seluruh
              kabupaten atau kota, tapi ditentukan sesuai dengan parameter yang telah dibuat pemerintah.











































                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119