Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 111
Judul Pemerintah Diminta Hentikan Jatuhnya Korban Awak Kapal Perikanan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Kasus ABK China
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/297264/15/pemerintah-diminta-
hentikan-jatuhnya-korban-awak-kapal-perikanan-1610348515
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2021-01-11 14:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran
neutral - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Sejumlah kebijakan perlindungan dalam status pending seperti Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang pelaut migran dan pelaut perikanan serta rencana aksi nasional perlindungan awak kapal
perikanan
neutral - Baso Hamdani (Koordinator Program SAFE Seas Project) Saat ini terdapat puluhan
manning agent yang melakukan perekrutan dan pengiriman awak kapal perikana ke Tiongkok
dan negara lain tanpa memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan pemerintah,
neutral - Baso Hamdani (Koordinator Program SAFE Seas Project) Saat ini terdapat puluhan
manning agent yang melakukan perekrutan dan pengiriman awak kapal perikana ke Tiongkok
dan negara lain tanpa memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan pemerintah,
neutral - Baso Hamdani (Koordinator Program SAFE Seas Project) Serta melakukan akreditasi
kepada perusahaan perekrut dan pengirim awak kapal perikanan keluar negeri,
Ringkasan
Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers center menerima 40 pengaduan
korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam
kurun waktu Januari-Desember 2020. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak
kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi
tersebut, pemerintah dinilai perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk
mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan.
110
