Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 116
PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN BARU PENEMPATAN PEKERJA DI LUAR NEGERI
Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai penempatan pekerja di luar negeri, yang
mencakup penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan pekerja dan penetapan
negara tujuan.
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 tentang Penempatan
Negara Tujuan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang
ditetapkan 7 Januari 2021, protokol kesehatan wajib diterapkan dalam perekrutan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kepada seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI sesuai
dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adatasi Kebiasaan Baru," kata Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono dalam siaran pers
kementerian di Jakarta, Senin.
Penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS), ia menjelaskan, dapat dilakukan
ke semua negara tujuan penempatan yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan dan
otoritas lokal.
"Perusahaan yang akan melakukan penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan," kata Suhartono.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan," katanya.
Pemerintah menetapkan 17 negara tujuan penempatan pekerja Indonesia yakni Hungaria,
Hongkong, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar,
Rusia, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.
Pemerintah untuk sementara menangguhkan penempatan pekerja Indonesia di Jepang dan
Taiwan.
Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses
Penempatan PMI ke Jepang dan Taiwan, penangguhan sementara itu dilakukan karena
pemerintah Jepang dan otoritas Taiwan menutup pintu bagi pekerja Indonesia.
Program rekalibrasi pemulangan PMI dari Malaysia dimulai .
115
