Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 19
cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga
kerja.
"Sementara untuk uji formil, kami meminta agar UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat cacat formil dan banyak
kejanggalan," kata Said Iqbal.
Dalam draf RPP tersebut, pengusaha dapat melakukan PHK dan membayar pesangon setengah
dari pengaturan pesangon yang ada di UU Cipta kerja karena beberapa alasan. Antara lain karena
pengusaha mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. Yang bisa karena faktor
efisiensi atau perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Selanjutnya, karena alasan perusahaan pailit atau karena perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan yang memaksa (foree majeur).
Vendy Y. Susanto
18
